Uncategorized 

Anggota Dewan Kidang Bersedia Di Banggar Tekan Penunjukan Kontraktor Jangan Kaleng – Kaleng

lensapostkaltim.com,- Kutai Timur – Tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD Kabupaten Kutim, Masdari Kidang baru saja diamanatkan membidangi Badan Anggara (Banggar) yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tentunya memikul banyaknya aspirasi masyarakat dalam memprioritaskan penganggaran terkait progres pembangunan infrastruktur umum.

“Maka dari itu sempat saya sampaikan pada setiap kesempatan apakah dalam rapat paripurna, hingga hearing kesediaan saya memegang banggar hendaknya didukung penuh dalam menjalankan kewenangan jangan sampai belakang hari memicu permasalahan apalagi menyentuh ranah hukum,” tegas Kidang.

Untuk itu Kidang memberikan catatan “atensi” perhatian bersama terlebih pada penunjukan suatu pengerjaan pembangunan sarana jangan sampai kontraktornya kaleng – kaleng. “Apabila tetap memaksakan kontraktor seperti itu dilibatkan dan berujung akan kualitas, kuantitas pengerjaannya kurang maksimal dipastikan akan berhadapan dengan proses hukum,” ulas Kidang.

Apabila demikian, lantas otomatis Kidang sudah pasti tak luput ikut pada proses pemeriksaan di ranah hukum. “Seperti yang baru saja terjadi, sebelum saya di Banggar tak sedikit anggota banggar dipanggil oleh pihak hukum setelah melalui itu semua. Lantas kini banyak anggota legislatif jera tidak mau dibanggar lagi alias mundur karena ulah kontraktor kaleng – kaleng tadi,” beber politisi DPD Berkarya Kutim ini.

Untuk itu Kidang kedepannya berharap dalam melibatkan kontraktor dapat lebih berkompeten lagi.”yah apa yang saya suarakan ini banyak mendapatkan tanggapan positif dari rekan – rekan dewan lainnya,”ulasnya.

Menurutnya lagi sebagai Banggar penentu kebijakan anggaran sangatlah memiliki resiko apabila tidak cermat. “Artinya saya tidak menginginkan adanya ulah oknum kontraktor nakal yang pengerjaannya asal – asalan dan berimbas di Banggar tersandung hukum,” tutur Kidang.

Ia menambahkan disaat hearing komisi C DPRD Kutim ternyata banyak OPD mengeluhkan minimnya anggaran pembangunan pada masing – masing dinas.”Hal ini berdasarkan informasi rekan sesama dewannya dari hasil pertemuan dengan beberapa OPD,” kata Kidang.

Kidang menguraikan dengan defisitnya anggaran tadi di setiap OPD memicu banyaknya program usulan progres pembangunan aspirasi tidak dapat direalisasikan.

Kidang menegaskan sementara apa yang sempat diutarakan beberapa tahun silam terkait Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan DPRD Kutim telah menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,55 triliun, alhasil tidak ada
 (aji/rin)

Related posts

Leave a Comment