Balikpapan Daerah Kaltim 

Muhammad Adam : Punya Masalah Hukum, Masyarakat Kaltim Tidak Mampu Bisa Dapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis

Lensapostkaltim.com/- BALIKPAPAN- Adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ir H Muhammad Adam, M.T menggelar sosialisasi kepada warga Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada hari Jumat (16/6/2023) sore.

Perda ini di buat DPRD Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Provinsi, dalam rangka memenuhi amanat peraturan pemerintah dan undang-undang penyelenggaraan bantuan hukum yakni UU No 16 Tahun 2011 kepada semua warga negara Indonesia.

Politisi Partai Hanura menyampaikan kepada warga RT 25, 26 dan 27 Kelurahan Lamaru terkait Perda Penyelengaraan Bantuan Hukum yang dibuat, untuk membantu warga yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum, dengan memberikan bantuan hukum secara gratis.

“Tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum, mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial/keuangan, untuk membayar pengacara untuk mendampinginya,” jelas Dapil Kota Balikpapan saat memberikan penjelasan tentang Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di RT 26 Gang Kalkun, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur.

Kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis yakni kasus pidana, kasus perdata, tata usaha negara dan perkawinan dan waris. “Kasus hak waris atau ada permasalahan suami istri bercerai dan hak asuh bisa mendapatkan bantuan hukum,” terangnya.

Bentuk bantuan yang diberikan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan. Bahkan, upaya hukum yang lebih tinggi misalnya dilakukan banding maupun kasasi juga mendapatkan bantuan hukum. “Kasus hukum yang menimpa seseorang, berhak mendapatkan bantuan hukum, sampai pada proses inkrah,” imbuhnya.

Pemberi Bantuan hukum yang di berikan Pemerintah Provinsi adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Kaltim yang terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI. Termasuk, pengacara, dosen fakultas hukum maupun mahasiswa jurusan hukum yang telah memiliki izin.

Biaya bntuan hukum gratis kepada masyarakat Kaltim yang tidak mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kaltim. Untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, penerima bantuan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi hukum, yakni dengan melampirkan data seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Kemudian, surat keterangan miskin dari Lurah atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal dan uraikan pokok perkara hukum dan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Bantuan hukum ini bisa juga hanya sebatas konsultasi hukum, semisal bapak ibu ada permasalahan tanah, kemudian membutuhkan penjelasan tentang masalah bantuan hukum. Maka, Bapak ibu berhak mendapatkan bantuan jika tidak mampu.

“Apakah kasusnya selesai non litigasi atau litigasi yang berlanjut ke pengadilan. Ini salah satu kriteria yang berhak menerima bantuan hukum,” imbuhnya.

Peraturan Gubernur baru dikeluarkan di awal tahun, sehingga masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan Perda tersebut. “Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga tidak ada yang tersangkut masalah hukum, biar hidup kita tenang, beraktivitas nyaman,” harapnya.

Namun, jika terpaksa bapak ibu mempunyai masalah hukum dan sudah mengetahui ada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Tentunya, dapat mengajukan bantuan hukum. “Ini berlaku untuk 10 Kabupaten Kota di Kaltim,” imbuhnya.(*)

Related posts

Leave a Comment