Balikpapan Daerah Kaltim Dprd Kota Balikpapan 

Muhammad Adam Sampaikan kepada Warga Balikpapan Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah Provinsi Kaltim

lensapostkaltim.com,- Balikpapan – Untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ir Muhammad Adam, M.T menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kepada warga Jalan Pelita RT 12 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, pada hari Sabtu (27/5/2023).

Politisi Partai Hanura mengatakan Perda ini mengacu pada Undang-Undang tentang pelaksanaan bantuan hukum, kepada seluruh warga negara Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, Kaltim sudah memiliki peraturan dibawahnya yaitu Perda, tapi masyarakat luas belum semua mengetahui kita sudah ada Perda yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga Kaltim, khususunya Balikpapan jika ada persoalan hukum,” jelas Anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan.

Meskipun bantuan hukum yang diberikan pemerintah ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut diantaranya surat keterangan RT, Kelurahan yang menyatakan bahwa warga yang bermohon benar-benar tidak mampu membayar pengacara.

“Selama ini ada masukan bahwa jika ada persoalan hanya orang yang berduit yang bisa membayar pengacara. Oleh karena itu, Perda ini hadir di masyarakat bagi warga yang tidak mampu membayar pengacara saat ada persoalan,” terangnya.

Adapun sasaran Perda ini adalah kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Untuk kasus tata usaha negara, misalnya sekelompok warga yang dirugikan oleh kantornya, karena Putus Hubungan Kerja (PHK) secara pihak tapi mau menuntut tidak punya biaya, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan bantuan dengan melampirkan surat keputusan PHK.

Kasus pidana dan kasus perdata terbagi dua yakni ligitasi maupun non ligitasi. Ligitasi adalah proses hukum yang berlanjut sampai ke pengadilan, kalau non ligitasi kedua belah pihak masih bisa dipertemukan lalu kemudian ada titik temu, ada kesepakatan damai sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Untuk kasus pidana dan perdata ligitasi mulai dari Berita Acara Pemeriksaan sampai proses upaya hukum tertinggi dibiayai oleh pemerintah. “Mudah-mudahan dalam kehidupan kita tidak berurusan dengan hukum, artinya hidup kita ini damai-damai saja,” harapnya.

Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran dari APBD Provinsi Kaltim, untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Kaltim. Bantuan hukum yang diberikan tidak berupa uang tunai.

Yang bisa mendampingi dalam pelaksanaan Perda tersebut adalah aktivitas hukum seperti pengacara, LBH, dosen fakultas hukum, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum atau para legal yang memiliki kriteria atau yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi melalui biro hukum, untuk menjadi pendamping dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan pemerintah, warga Kaltim dapat memanfaatkan kesempatan ini apabila mempunyai persoalan hukum.(*)

Related posts

Leave a Comment