Daerah Kaltim Nasional 

PERNYATAAN NGAWUR WAKIL GUBERNUR KALTIM HADI MULAYDI  ATAS ALASAN PENUNDAAN PERESMIAN JALAN TOL BALSAM

lensapostkaltim.com,- Samarinda — Menjelang peresmian jalan Tol Balikpapan-Samarinda, kami warga korban Jalan Tol  yang sudah berjuang sekian tahun untuk mendapatkan ganti rugi hak kami, kembali di jadikan alasan penundaan peresmian jalan Tol Balsam karena tidak mau menerima besaran nominal ganti rugi yang di berikan oleh pemerintah, dan menuntut lebih. Hal ini di sampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi di salah satu media online selasar.co kamis, 18 Agustus 2021.

Kami warga korban jalan Tol Balsam seksi 1 (satu) dan Seksi 5 ( lima) menilai bahwa Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, tanpa dasar yang jelas dan rasa kemanusian mengeluarkan pernyataan yang sangat mencedarai rasa keadilan atas hak kami warga korban jalan Tol Balsam, dirinya menyebutkan bahwa pada intinya alasan penundaan peresmian jalan tol Balsam ini, karena warga menuntut ganti rugi yang lebih.

Penutupan/Pemblokan Jalan Tol Balsam Oleh Warga Yang Belum Terbayarkan Haknya. 2021

Menanggapai pernyataan ngawur Hadi Mulyadi,  perwakilan warga korban Jalan Tol Balsan seksi 1 ( satu) Pangeran dan Penasehat Hukum warga Korban Tol Seksi 5 ( lima) Yesaya,  memberikan pernyatan tertulis melalui press release agar jangan sampai hal ini akan menjadi panjang dan berujung gelombang penolakan dan penutupan ruas Jalan Tol lebih besar.

Perihal pernyataan wakil gubernur yang ngawur, dan sangat mencedarai perasaan warga korban jalan Tol , kami menyampaikan bahwa warga tidak pernah menuntut lebih terkait hak ganti rugi atas lahan yang masuk di raw jalan dan di peruntukan untuk pembangunan jalan tol, untuk besaran nominal ganti rugi hak warga, pemerintah sendiri yang menetapkan, bukan warga yang menetapakan.

Jika mengacu pada peraturan yang berlaku, maka kami menilai saat ini Pemerintah sudah menelantarkan hak warganya yang semestinya bukan lagi di bahas menjelang peresmian ini saat ini.

Perwakilan warga korban jalan Tol Balsam seksi 1 (satu) Pangerana mengatakan Bahwa “ warga tidak pernah menolak nilai yang telah di sampaikan pihak pemerintah atas ganti rugi lahanya yang terkena raw jalan Tol Balsam, namun sampai saat ini belum di terima oleh warga sendiri, dana ganti rugi warga sudah di titipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, namun mekanisme antar lembaga instansi pemerintahan sangat rumit, dan berbelit-belit dan warga merasa seperti di pimpong sana-sini, sehingga sampai saat pihak Pengadilan belum juga memberikan hak warga. UU Nomor 2 tahun 2012 telah menegaskan bahwa penyelesain persoalan lahan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional ( PSN) di lakukan pada saat penetapan lokasi( Penlok) bukan pada saat menjelang peresmian” jelas Pengeran.

Di tamabah Penasehat Hukum warga Korban Tol Seksi 5 ( lima) Yesaya Rohy “ terus terang saja wakil Gubernur ini sangat ngawur dalam memberikan pernyataan, selama saya mendampingi warga korban jalan tol seksi 5 (lima) baik secarah hukum maupun secarah kemanusian tidak pernah ada etikad baik pemerintah dalam hal ini kepala daerah yang turun langsung mencari tahu duduk persoalan ini, kow tiba-tiba muncul pernyataan seperti ini, kembali saya menegaskan saat ini kuncinya ada di BPN” pungkasnya.

Di sisi lain  dirinya juga menambahkan bahwa, “masalahnya bukan di warga tetapi  ada pada oknum satgas  yang melakukan verifikasi data tidak dengan cermat, Jika sejak awal pihak  BPN teliti dan cermat  tidak terjadi kisruh seperti ini , dan Tidak ada BPN melakukan konsinyasi karena warga terima apa adanya, warga jelas keberadaannya tidak ada sengketa di pengadilan, Selama ini isu yg beredar bermasalah dengan  Kodam, tapi dengan Kodam sudah selesai sejak tahun 2006 lalu, tiba- tiba muncul Salim Lays tahun 2017  mengklaim bahwa ada tanahnya namun faktanya wilayah berbeda , jika Salim salys mempunyai dasar yang kuat maka silahkan gugat dan kita selesaikan secarah hukum, jangan pemeritah mengarahakan kami untuk menggugat, inilah situasi yang sebenarnya yang di hadapi warga saat ini”, tutup Yesaya Rohy.

Harapan kami, untuk meredam situasi di lapangan, kami meminta Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Kaltim segerah mencabut dan mengklarifikasi pernyataannya, hal ini demi kebaikan dan kenyamanan kita semua.

Nara Hubung:
1. Pangeran: 0813-5901-8424
2. Yesaya   : +62 811-537-116

Related posts

Leave a Comment