Nunukan 

Rapat Bersama TIM Kemenpolhukam Dengan Pemerintahan Kabupaten Nunukan

lensapostkaltim.com,- Nunukan — Pemerintah pusat sedang fokus menyelesaikan batas kedaulatan negara Indonesia dengan Malaysia. Kedua kepala negara Presiden RI Joko Widodo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2023 telah sepakat menyelesaikan Outstanding Boundary Problems (OBP) pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad (termasuk OBP B2700-B3100) dan pilar barat pulau Sebatik ke titik AA2 termasuk intertidal area dan gap di timur pulau Sebatik Juni 2023 lalu.

Demikian disampaikan Deputi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto dalam rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dan jajaran Forkopimda Nunukan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, persoalan batas negara menjadi pekerjaan besar yang harus tuntas dalam waktu dekat. Seiring penyelesaian masalah, ada hal lainnya segera dituntaskan yakni, penanganan aspek sosial di wilayah terdampak.

“Masalah ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam proses dan pasca penyelesaian batas negara,” ujarnya.

Kisdiyanto mengungkapkan, kunjungan kerja tim Kemenko Polhukam ke Nunukan untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi kebijakan pemerintah dan hal yang menjadi urgensi kunjungan adalah mendapatkan data aktual yang valid persoalan di perbatasan.

“Informasi dan data yang tim dapat dari rapat bersama Pemkab Nunukan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis pemerintah, terkait solusi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan penanganan permasalahan aspek sosial terdampak penyelesaian batas negara,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah mengapresiasi pemerintah pusat atas perhatian kepada perbatasan di Nunukan. Menurutnya, penting kiranya bagi Kemenko Polhukam melihat langsung kondisi yang terjadi di tingkat masyarakat.

“Bapak Presiden sudah berkunjung langsung ke sini, beliau juga beberapa kali mengutus para Menteri ke Nunukan. Semoga terjalin komunikasi yang berdampak positif pada peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah,” (RM)

Related posts

Leave a Comment