Umum 

Sengekata lahan Pemkot HMI Samarinda siap fasilitasi dialog terbuka antara Andi Harun dan Rudi Mas’ud

lensapostkaltim.com,- Samarinda – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda siap memfasilitasi dialog  terbuka antara Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Rudi Mas’ud selaku Ketua DPD Golkar Kaltim soal sengketa aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) samarinda yang saat ini digunakan sebagai sekretariat DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, hal ini di samapaikan oleh irwanto melalui release tertulis ke lensa post Kaltim selasa, 06/07/2021.

Irwanto Selaku Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Samarinda mengatakan bahwa lahan yang sedang di klaim Aset Pemkot melalui Andi Harun tersebut, Hal ini tentu mengantongi dasar yang kuat, begitu juga dengan Rudi Mas’ud, namun keduanya pun enggan bertemu dan menyatukan persepsi, dirinya juga menyinggung bahwa,
“Memang beberapa hari lalu pengurus Golkar Kaltim pernah memberikan komentar bahwa gedung Golkar Kaltim milik aset Pemkot Samarinda dan statusnya pinjam dan akan di sewa, namun Andi Harun memberikan ultimatum keras kepada Rudi Mas’ud agar suka rela menyerahkan aset Pemkot Samarinda,” Senin,(5/07/2021).

Irwanto menambahkan bahwa polemik ini bakal menjadi momok bagi masyarakat karena beredar pemberitaan terkait aset milik daerah kian marak di perbincangkan, tentu polemik ini bakal menciptakan kebingungan bagi masyarakat.
Dengan kesiapan HMI Cabang Samarinda siap membuka ruang khusus untuk membicarakan soal aset daerah yang saat ini kedua belah pihak saling mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut, jika hal ini dapat diselenggarankan tentu masyarakat tercerahkan dari hasil perbincangan antara kedua tokoh Kaltim tersebut. “Seharusnya dua publik figur Kaltim ini saling memberikan pemahaman yang konstruktif sehingga pembicaraan tidak liar, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat”.

Masalah polemik aset Pemkot Samarinda yang tidak sesuai fungsi dan kebermanfaatannya untuk banyak orang salah satunya  sekretariat  partai politik di Jalan Mulawarman sudah seharusnya dikembalikan dan dikelola pihak pemkot, karena terkait penertiban aset pemkot sudah di mulai sejak periodesasi Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, Namun saat ini hanya terfokus pada penertiban lahan ruang terbuka hijau (RTH) di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), yang mana hingga saat ini polemik di tengah masyarakat masih di rasakan.

“Irwanto juga mempertanyakan bahwa Kalau pun memang ada perjanjian sewa antara pemkot dan Golkar lantaran  Selama ini uang itu di gunakan untuk apa?, dan kontribusinya apa untuk ke daerah?

“Dirinya berharap sikap dari kedua tokoh tersebut mestinya lebih memberikan contoh yang solutif terkait dinamika perpolitikan saat ini, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan akibat ulah elit politik namun suka tidak suka inilah Indonesia yang harus di nikmati tutup irwanto.

Editor : lensapostkaltim.com

Related posts

Leave a Comment