SKK Migas Kalsul 

Target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD, Mantra dan Doa Ala Dwi Soetjipto

lensapostkaltim.com,- Jakarta – Menikmati bahan bakar minyak dan gas bumi (Migas) tak semudah kita bayangkan jika kita lihat dari proses hulunya. Bukan sekedar menuang tuas kedalam tangki kendaraan motor, atau mematik kompor lalu sumber energi panas dihasilkan karena ada aliran gas.  Ada proses industri yang sangat kompleks, melelahkan menguras tenaga dan besarnya biaya. Ditambah prilaku masyarakat yang belum sepenuhnya memberi dukungan penuh lantaran tak mengerti, jika proses tata kelola migas adalah kegiatan negara. Dimana hasilnya akan menjadi devisa untuk menggerakan pembangunan bangsa. Data menunjukan sumur-sumur migas yang kian menua, produksi…

Read More
SKK Migas Kalsul 

Mantan Wakil Ketua MK Mengusulkan Badan Otoritas Pengelolaan Hulu Migas

lensapostkaltim.com,- Balikpapan – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan pendapat berbeda atau Dissenting Opinion dalam putusan pembubaran BP Migas 2012 lalu, Harjono mengatakan Perlunya dibentuk Lembaga independen tetapi berada dibawah eksekutif berupa badan otorita untuk keberlangsungan Industri Hulu Migas di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Harjono dalam Forum Group Discussion (FGD) di Universitas Negeri Sebelas Maret, Sabtu, (1/5), Bersama sejumlah akademisi fakultas hukum diantaranya Dekan Fakultas  Hukum UNS Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., SH, MM, praktisi migas Ir. BennyLubiantara, SE, MM. dan ahli hukum energi Dr. Lego Karjoko,…

Read More
SKK Migas Kalsul 

Hulu Migas Membutuhkan Penyederhanaan & Percepatan Perizinan

lensapostkaltim.com,- Jakarta – Penyederhanaan dan percepatan perizinan yang telah dirintis Pemerintah melalui pemberlakuan UU Cipta Kerja, diharapkan dapat segera diimplementasikan melalui diundangkannya peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai turunan undang-undang tersebut. Kebutuhan ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, termasuk di sektor hulu migas. “Berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30% hingga 50% dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan. Ini harus diubah agar bisa lebih dipercepat, agar efisien dan pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga…

Read More