Umum 

WARGA KORBAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SESALKAN PERTEMUAN YANG DI FASILITASI OLEH KSP

lensapostkaltim.com,- Terkait persoalan ganti rugi hak warga Korban pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda khususnya di Km 23 Seksi I,  Kantor Staff Presiden(KSP) menfasilitasi pertemuan antara para pihak melalui meeting zoom kamis, 08/07/2021.

Rapat di pimpin oleh Juri Ardiantoro sebagai  Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, dan turut hadir parah pihak yang terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, PUPR Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan, BPN Kota Balikpapan, serta perwakilan warga korban jalan tol Pengeran.

Perwakilan Warga Korean Jalan Tol : Pangeran

Parah pihak yang hadir di berikan kesempatan untuk menjelaskan terkait duduk persoalan  serta progres penyelesain hak warga yang sampai saat ini tak kunjung selesai, Juri Ardiantoro sebagai  Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan setelah mendengarkan penjelasan parah pihak terkait duduk persoalannya, dirinya menegasakan bahwa agar hal ini segerah di selasaikan ‘segerah mungkin’.

Wakil Kepala BPN Kota Balikpapan : Shafwan

Pengeran selaku perwakilan warga Korban jalan Tol saat di temui menjelaskan bahwa “kami sangat menyesal terkait pertemuan hari ini, karena awalnya kami beranggapan bahwa pertemuan hari ini merupakan final dari segalah urusan terkait hak kami, namun ternyata masih pada pembahasan yang sama seperti sedia kalahnya yaitu jadwal kerja  untuk pelapasan status Hutan lindung menjadi APL kami hanya menuntut hak kami dan hak kami sudah ada dan di titipkan di pengadilan Negeri Balikpapan, apa susahnya kalau langsung di berikan hak kami?”

Pengeran juga menegaskan bahwa jika sampai peresmian tapi belum juga ada penyelesaian hak kami, maka kami pastikan saat peresmian aka nada  gelomang massa yang menolak Peresmian Jalan Tol ini.

Di sisi lain Shafawan dari pihak BPN Kota Balikpapan menjelasakan bahwa, “sejauh ini kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik, kami sudah bersurat ke KLHK agar segarah mengeluarkan  SK terkait tata batas dari status lahan hutan lindung menjadi APL”, namun sampai saat ini belum juga keluar SK itu.

Dirinya juga menyampaikan bahwa kami tidak berani merekomendasikan surat untuk pencairan hak warga ke PN Balikpapan sebelum KLHK mengelurkan SK alih fungsi hutan lindung menjadi APL, kuncinya saat ini ada di KLHK tutup Shafawan.

*Dari Balikpapan Jurnalis Lensa Post Antonius Perada Nama Melaporkan*
Editor : lensapostkaltim.com

Related posts

Leave a Comment